Demokrat Copot Ruhut Dari BALEG DPR

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR merotasi posisi Ruhut Sitompul dari Badan Legislasi (Baleg) menjadi wakil ketua Fraksi Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) MPR. Kebijakan ini diduga sebagai hukuman karena Ruhut selalu medesak agar Anas Urbaningrum mundur dari jabatan ketua umum.

"Ruhut wakil ketua Fraksi MPR," kata politikus Partai Demokrat, Jafar Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Anas Bantah Perintahkan Ignatius Urus Sertifikat Hambalang

Anas Urbaningrum

JAKARTA- Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah pernah memerintahkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Ignatius Mulyono, untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang, Jawa Barat.

"Saya tidak pernah perintahkan Ignatius Mulyono mengurus sertifikat," kata Anas di pelataran Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2012).

Anas berada di KPK untuk diperiksa terkait penyelidikan pembangunan Sports Center Hambalang, Jawa Barat. Dia diperiksa lebih dari tujuh jam, antara lain soal pengadaan sertifikat tanah Hambalang dan bagaimana proyek tersebut berjalan.

Partai Demokrat Sarankan Ani Yudoyono Sebagai Capres

JAKARTA - Partai Demokrat mulai memberi petunjuk tentang sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada 2014 mendatang. Kali ini, arah angin berhembus ke Kristiani Herrawati alias Ani Yudhoyono.

Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati, mengatakan Ani Yudhoyono sangat layak diusung karena cukup dikenal publik.

SBY Bertemu Empat Mata Dengan Prabowo

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diketahui menggelar pertemuan dengan para jenderal alumni Akademi Militer 1973 di Istana Tampaksiring, Bali. Benarkah SBY juga bertemu empat mata dengan Prabowo Subianto?

Dikabarkan juga, pertemuan tersebut sengaja digelar demi menggalang dukungan bagi Menko Polhukam Djoko Suyanto sebagai calon presiden 2014.

Dahlan Iskan

Menimbang Capres Dari Partai Demokrat

JAKARTA - Partai Demokrat dikabarkan telah melirik beberapa nama yang berasal dari luar internal partai untuk diusung dalam pemilu presiden 2014 mendatang.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo. Karena, menurutnya, Partai Demokrat juga harus melihat rekam jejak masing-masing calon yang akan diusung.

Ical : Golkar Gudangnya Pemimpin

Aburizal Bakrie

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengklaim partainya sebagai gudangnya pemimpin. Hal ini disampaikan Ical menanggapi kabar bahwa Partai Demokrat berencana meminang mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai capres 2014.

Jusuf Kalla Siap Maju Jadi Capres

Jusuf Kalla 

 

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya untuk maju dalam bursa pencalonan pada Pemilihan Presiden 2014 apabila memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

 

Meski demikian, Kalla usai menyampaikan kuliah umum di Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjdjaran, Bandung, Selasa (1/5), mengaku tidak memiliki ambisi untuk mengejar sebuah jabatan. "Yang jelas tidak ada ambisi untuk mempunyai jabatan, tapi jika memang dibutuhkan oleh masyarakat, saya siap untuk maju," ujarnya.

Kalla mengaku kesiapan dirinya itu hanya didorong keresahan atas kondisi bangsa saat ini. "Jika memang pada nantinya diberi amanah, saya siap," ujarnya.

Namun, Kalla mengaku belum memikirkan langkah untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 karena pelaksanaan pemilu itu masih lama. Ia pun memilih untuk tidak berkomentar tentang bursa pencalonan presiden dari Partai Golkar yang telah mengerucut pada Ketua Umum Aburizal Bakrie. "Itu urusan mereka, saya tidak ikut campur karena bukan lagi pengurus," ujarnya.

Kalla dalam kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Unpad membahas tema relasi presiden dan wakil presiden. Dengan gaya khasnya yang santai diselingi aneka guyonan, Kalla mendapatkan sambutan hangat dari para mahasiswa yang menyimak kuliahnya.

Ruhut : Kok Tega Angie Main Api

JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh mendekam di Rutan Jakarta Timur, cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Jumat, 27 April lalu.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan hingga saat ini belum banyak politikus Partai Demokat yang menjenguk Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh. Alasannya, kata Ruhut, untuk menghindari intervensi.

“Kalau datang kita takut dikatakan intervensi,” kata Ruhut saat berbincang dengan Okezone, Rabu (2/5/2012)

Partai berlambang mercy itu sedang bersedih dengan apa yang dialami Angie.

“Terus terang dengan ditahannya Angie, kami sedih. Kok kawan kami tega bermain api, tetapi di satu sisi saya tetap hormati proses hukum,” ungkapnya.

Partai Demokrat membantah tidak mau memberikan bantuan hukum kepada Angie.

“Kami siapkan lawyer, tapi Angie yang tidak mau. Kami siapkan lawyer supaya dia mau bicara jujur dan terbuka. Yang jelas, kami berharap agar KPK segera tuntaskan kasus ini,” tutupnya.

BBM Tidak Jadi Naik 1 April 2012

Rapat paripurna DPR membahas rencana kenaikan harga BBM berlangsung hingga Sabtu (31/3/2011) dinihari WIB. Hasil akhirnya, harga BBM tidak akan naik pada 1 April mendatang, namun tetap bisa naik sewaktu-waktu.

Setelah sempat diskors sejak sore tadi, sidang paripurna DPR dimulai kembali sekitar pukul 22.20 WIB. Sejak sidang dibuka, hujan interupsi memenuhi ruang sidang dan Ketua DPR Marzuki Alie yang menjadi pemimpin sidang terlihat kewalahan mengatasinya.

Interupsi dan perdebatan yang berlarut-larut membuat sidang yang harus selesai pada pukul 00.00 WIB itu jadi molor. Padahal, menurut amanat Undang-undang, pembahasan APBN Perubahan 2012 ini sudah harus selesai pada 30 Maret 2012, 30 hari setelah draft RAPBN-P diserahkan oleh Presiden kepada DPR.
Marzuki kemudian mengusulkan untuk memperpanjang sidang hingga Sabtu (31/3) pukul 01.00 WIB dan disetujui forum.

Rapat BBM di DPR Hanya Dagelan Politik

Ketua DPR RI Marzuki Ali saat membahas Kenaikan BBM

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, menilai terpilihnya opsi penambahan Pasal 7 ayat (6) A adalah keluar dari harapan publik. Dalam hal itu F-PKS menganggap para fraksi yang mendukung adanya penambahan ayat tersebut tidak pernah peka terhadap apa yang diinginkan masyarakat.

Menurut Juru Bicara F-PKS DPR RI, Abdul Hakim, keputusan Paripurna, Jumat (30/3) malam, hanya sekadar dagelan politik citra. "Seolah-olah mereka mendukung BBM tidak naik pada 1 Arpil nanti. Padahal secara ekplisit, mereka mendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam waktu 6 bulan ke depan," ujar Hakim, Sabtu (31/3).
Karena itu dalam menegakkan kebenaran dan menjawab kebutuhan rakyat, kata Sekretaris F-PKS ini, diperlukan sikap politik yang tegas; penaikkan bahan bakar minyak (BBM) mencederai aspirasi rakyat. Karena itu, pihaknya menilai bahwa pembelaan terhadap kepentingan rakyat jauh lebih penting ketimbang loby-loby, negoisasi, dan kompromi upeti politik yang menisbikan rakyat.
Hakim menuturkan, asumsi kenaikan subsidi BBM yang sebesar Rp 55,1 triliun—dari Rp 123,6 triliun menjadi Rp 178,7 triliun—terjadi defisit APBN sebesar Rp 55,1 triliun yang harus disehatkan.